Apakah Slogan Anti Korupsi Hanya Untuk Menutupi Kebobrokan Oknum??

JAKARTA - Citra Partai Demokrat (PD) sebagai partai yang terdepan dalam pemberantasan korupsi terganggu dengan kasus-kasus korupsi yang menjerat kadernya. Meski demikian, PD tetap akan mengusung jargon antikorupsi pada Pemilu 2014 mendatang.

"Jargon itu saya rasa tetap akan kami gunakan ke depan. Justru Demokrat konsisten mendukung pemberantasan korupsi itu," ucap anggota Dewan Pembina PD Melanie Leimena, hari ini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Melanie menuturkan, citra PD sebagai partai antikorupsi bisa ditunjukkan dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Dewan Pembina PD dalam mendukung upaya penegakan hukum oleh KPK.

"Salah satu buktinya adalah menteri aktif bisa ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Ini hanya ada di zaman Pak SBY," kata Melanie.

Sebelumnya, Kristiadi melihat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya masih bisa melakukan dua tindakan penyelamatan bagi Demokrat. Pertama, SBY bisa mengajak semua partai koalisi untuk tobat lantaran tindak korupsi sudah lintas partai.

Salah satu tindakan tobat korupsi yang bisa ditunjukkan Demokrat adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan partai dengan jelas. "(Demokrat) harus meminta maaf kepada rakyat, pertanggungjawaban harus jelas. SBY juga harus berani maju sendiri, turun ke rakyat," kata Kristiadi.

Kedua, SBY juga bisa melakukan tindakan tegas di internal Partai Demokrat dengan mendahulukan etika dan regulasi. Kristiadi melihat Demokrat tidak bisa lagi menunggu proses hukum berjalan dan lebih mengutamakan etika. "Siapa pun yang tidak dipercaya publik, sebaiknya mundur saja dan prinsip ini berlaku untuk semuanya, termasuk untuk kerabat dekatnya. Jadi SBY harus ambil tindakan tegas secara internal," pungkas Kristiadi.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat kini tengah dilanda berbagai persoalan kasus-kasus korupsi. Sejumlah kader Demokrat seperti Angelina Sondakh, M Nazaruddin, Hartati Murdaya, dan Andi Mallarangeng tak lepas dari jerat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Banyaknya kader yang terlibat perkara korupsi langsung membuat elektabilitas Partai Demokrat turun di berbagai lembaga survei.

Belum lagi konflik internal yang terjadi pasca pencopotan Ruhut Sitompul dari kepengurusan partai itu. Ruhut tidak diterima dicopot dan menuding pencopotannya itu dilakukan lantaran dirinya meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum segera mundur. Nama Anas kerap dikaitkan dengan perkara kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang Kementerian Pemuda dan Olahraga.
(cop was)