MEDAN - Cagub Sumut Dr.H Chairuman Harahap, SH, MH mengatakan,
pembangunan di daerah ini bisa lebih maju dan merata jika kebijakan
politik penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
dikelola lebih baik dan terarah.
"Penggunaan APBD, khususnya yang
dialokasikan untuk menggerakkan perekonomian di daerah ini belum jelas
kemana arahnya," katanya, kepada pers di Medan, tadi malam.
Padahal,
menurut cagub Sumut yang berpasangan dengan cawagub Fadly Nurzal ini,
efektivitas penggunaan anggaran sangat penting direalisasikan melalui
konsep pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
Chairuman
menilai, sebagian besar konsep pembangunan, khususnya yang berorietasi
kepada kepentingan masyarakat luas di Sumut masih belum terintegrasi
antar satu daerah dengan daerah lainnya.
Dalam hal pembangunan
infrastruktur transportasi, misalnya, hampir belum ada sarana jalan raya
dibangun secara terencana dan berkualitas agar mampu saling mendukung
perekonomian antar kabupaten/kota.
Di sektor perkeretaapian,
lanjut dia, jalur kereta api yang ada masih mengandalkan sisa
peninggalan penjajahan Belanda dan rutenya dewasa semakin berkurang.
Sementara,
kereta api di Sumut merupakan moda transportasi yang sangat strategis
dikembangkan dan diperluas rutenya agar mampu memperlancar arus barang
dan jasa mulai dari wilayah timur hingga barat.
"Kalau jalur
kereta api di Sumut dapat dibuka hingga ke wilayah pantai barat,
dipastikan proses angkutan barang dan jasa akan lebih efisien,"
tambahnya.
Mencermati kondisi pembangunan di Sumut dewasa ini,
kata Chairuman, dirinya bersama Fadly Nurzal akhirnya merasa terpanggil
untuk melakukan perubahan orientasi pembangunan di daerah ini.
Salah
satu rencana besar yang akan direalisasikan Chairuman-Fadly jika mereka
kelak terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumut periode
2013-2018, yaitu membangun dari desa.
Dikatakannya, program pembangunan dimulai dari desa merupakan solusi tepat untuk menjawab ketimpangan pembangunan.
Pasangan
cagub dan cawagub dengan nomor urut 3 ini juga berkomitmen akan
menambah porsi anggaran pembangunan untuk pedesaan, sehingga sarana dan
prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat desa ditingkatkan, baik
secara kuantitas maupun kualitas.
"Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kami akan mengucurkan dana setiap tahun sebesar Rp200 juta per desa," ujarnya.
Chairuman
menambahkan, penduduk desa yang sebagian besar terdiri dari petani dan
nelayan berhak didukung dengan sarana dan prasarana infrastruktur yang
baik agar posisi tawar komoditi maupun produk mereka bisa meningkat
dibanding sekarang ini.
Untuk mendukung usaha petani dan nelayan,
kata dia, tentunya di pedesaan harus dibangun sarana dan prasarana
infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya dan sarana pendingin
untuk menyimpan sementara hasil komoditi pertanian dan perikanan.
Jika
perekonomian di pedesaan tumbuh dan berkembang pesat, menurut dia,
dipastikan ikut menambah geliat bisnis dan investasi di perkotaan.
(cop was)