Aceh Barat dan Langsa 70% anggaran gaji ke PNS

BIREUEN – Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Bireuen, Tarmidi, membantah pernyataan Koordinator Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Maulana yang menyebutkan Bireuen salah satu kabupaten yang 70 persen lebih APBD-nya habis untuk gaji PNS.

“Sayang sekali anggapan seperti itu, mungkin mereka (Fitra) hanya melihat kulitnya saja, padahal kalau diteliti lebih dalam dokumen APBD Bireuen 2012, pernyataan mereka sungguh keliru dari kenyataan sebenarnya,” ujar Kepala DPKKD Kabupaten Bireuen, Tarmidi, hari ini.

Tarmidi mengklaim dalam APBD Bireuen tahun anggaran 2012 “hanya” 40 persen untuk biaya aparatur, selebihnya biaya publik. Tarmidi menjelaskan membaca APBD secara umum memang akan tampak kalau angka pada biaya aparatur sangat jauh beda dengan anggaran publik. Terlebih kalau patokan hanya belanja tidak langsung dan belanja langsung.

“Dalam belanja aparatur itu juga dimasukkan alokasi dana untuk bantuan dan hibah kepada lembaga, organisasi dan bentuk bantuan lainnya yang diterima masyarakat. Alokasi dana dalam bentuk bantuan dan hibah itu dimasukkan dalam angka belanja aparatur, padahal dananya diterima masyarakat,” jelasnya.

Bantuan dan hibah tersebut, ujar Tarmidi, dalam APBD Bireuen termasuk atau ditempatkan pada pos belanja aparatur sebab sesuai dengan petunjuk berupa peraturan menteri yang mengharuskan demikian. Tarmidi mengatakan yang disebut belanja aparatur adalah berupa gaji dan tunjangan bagi PNS.

Menurut dia, dalam belanja tak langsung atau belanja publik memang ada  honor kegiatan yang diterima pegawai, tetapi jumlahnya tidak sebanding dengan dana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui bantuan dan hibah dalam belanja aparatur.

Pada tahun anggaran 2013, sebut Tarmidi, Rancangan APBK Bireuen mencapai Rp1 triliun. Tercatat belanja tidak langsung Rp660 miliar dan belanja langsung Rp340 miliar. Bila dilihat angka tersebut, katanya, belanja aparatur mencapai 66 persen.

“Tetapi kembali lagi ke bantuan dan hibah untuk lembaga, organisasi dan lainnya yang dimasukkan ke belanja aparatur, padahal dana tersebut nantinya diterima masyarakat. Jika diteliti per item lalu dipisahkan antara anggaran untuk aparatur dan masyarakat, maka biaya aparatur RAPBK Bireuen 2013 hanya berkisar 50 persen,” katanya.

Sebelumnya, Fitra seperti dikutip detik.com, Minggu, 16 Desember 2012,  menyatakan APBD di 11 kabupaten/kota termasuk Bireuen, ternyata 70 persen lebih habis untuk menggaji pegawai negeri sipil.

"Di era reformasi birokrasi, diharapkan birokrasi semakin efisien dari sisi struktur maupun biaya. Namun faktanya, belanja pegawai terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh alokasi pegawai. Di 302 daerah, belanja pegawai menghabiskan lebih dari 50 persen anggaran. Bahkan di 11 daerah di antaranya belanja pegawai mencapai 70 persen (APBD)," kata Koordinator Riset Fitra Maulana, memaparkan data ini yang bersumber dari Kementerian Keuangan.
(cop was)